Sikap itu disampaikan Oedin, panggilan Sjachroedin ZP,
menanggapi rencana DPRD Lampung menggeser anggaran non prioritas di sejumlah
SKPD. Termasuk mengurangi anggaran pembangunan Kota Baru.
"Silahkan saja, tapi harus lihat sinyalemen dari
Mendagri yang belum memutuskan ketetapan jadwal pilgub untuk Lampung. Payung
hukum saja belum ada sampai saat ini," katanya, Kamis (22/11).
Sjachroedin yang ditemui usai melantik pejabat eselon II dan
III Pemprov Lampung di Balai Keratun, mengatakan tetap kukuh menunggu kepastian
hukum pelaksanaan pilgub dari pusat.
Dia juga yakin DPRD Lampung tidak akan menghambat pengesahan
APBD 2013, hanya karena beda tafsir ritual politik lima tahunan tersebut.
“Kalau secara pribadi, saya menyetujui pilgub dilaksanakan
tahun 2015. Sebab, jika dilaksanakan pada 2013 akan menguntungkan dirinya yang
masih memiliki wewenang penuh menjalankan pemerintahan,” ucap dia.
Berkenaan dengan tuntutannya agar Komisioner KPUD Lampung
dirombak total jika pilgub akan dilaksanakan tahun 2013, Oedin mulai merasa
ragu-ragu.
Dia mengatakan, masih akan melihat rencana perombakan
tersebut, meski sudah dijadwalkan per Januari 2013 nanti pendaftaran anggota
baru dimulai. "Saya pikir-pikir lagi, lihat dulu mukanya (komisioner KPU
yang baru) siapa saja," ujar dia.
Pada kesempatan lain, KPUD Lampung menilai langkah yang
ditempuh DPRD Lampung mengalihkan anggaran sejumlah satuan kerja, sudah sangat tepat.
Termasuk, mengalihkan dana pembangunan Kota Baru yang beberapa waktu lalu
diajukan Rp280 miliar.
“Langkah DPRD itu sudah tetap dan memang seharusnya seperti
itu,” kata Ketua KPUD Lampung, Nanang Trenggono, Kamis (22/11).
Menurut dia, berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi UU/12/20008 menjelaskan bahwa biaya
kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan kepada
APBD.
Sehingga hal itu merupakan ranah eksekutif dan legislatif
untuk memberikan dana kepada KPU untuk penyelenggaraan pilgub.
Informasi lain yang diperoleh Kupas Tuntas dari Ketua Fraksi
Demokrat DPRD Lampung Toto Herwantoko, menyatakan Komisi II DPRD sudah mengutus
beberapa orang untuk mengonsultasikan jadwal pilgub ke Kemendagri. “Komisi II
yang mengurusnya, karena itu kewenangan mereka,” kata Toto.
Dia menjelaskan, untuk mengurai polemik Pilgub Lampung,
tidak bisa dibahas hanya dengan satu lembaga saja. “Di sini ada dua lembaga
yang berperan sama penting. Yakni, KPUD dan Pemprov Lampung,” jelasnya.
KPUD, sambung dia, menetapkan jadwal pelaksanaan dan tahapan
pemilihan. Sedangkan Pemprov Lampung, berwenang menganggarkan dana
pelaksanaannya. “Jadi, harus berjalan bersama-sama,” kata dia.
Untuk mengajak Pemprov dan KPUD Lampung bisa berjalan
beriringan, ujar Toto, DPRD sudah menjembataninya, tapi gagal. Keduanya
sama-sama kukuh dengan pendirian masing-masing. “Di daerah lain saja keduanya
bisa sejalan. Mengapa di Lampung tidak,” tanyanya. (*)
0 komentar:
Posting Komentar